TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak berpartisipasi dalam penyebaran kabar bohong jika tidak ingin media sosial dibatasi selama sidang sengketa hasil Pemilu 2019.
Baca juga: Prabowo Minta Pendukung Tak ke MK, Wiranto: Saya Menaruh Hormat
"Kalau tidak ingin dilemotkan, kalau tidak ingin diganggu lagi medsos itu ya kita mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Jangan membiarkan hoaks-hoaks yang negatif, merusak, bohong, mengadu domba itu dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
Wiranto berjanji pemerintah tidak akan membatasi penggunaan media sosial jika keadaan cukup aman selama sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi. "Kalau tidak ada kegiatan medsos yang ekstrim ya tidak akan diapa-apain, ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Enggak mungkin," katanya.
Pembatasan media sosial pada 22 Mei lalu dilakukan karena lalu lintas medsos dianggap terlalu membahayakan keamanan nasional. Menurut Wiranto, lalu lintas informasi di medsos yang liar membuat opini publik yang terbangun menjadi kacau. Ia menilai, informasi liar yang berkembang di medsos tidak membantu keamanan, tapi menambah beban kepentingan negara dan nasional.
Baca juga: Lantik Fadil Zumhana, Wiranto: Saya Harap Langsung Tancap Gas
Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan belum ada keputusan mengenai wacana pembatasan akses ke sejumlah fitur media sosial pada masa sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang berlangsung pekan ini. "Belum tahu," kata Rudiantara.
Rudiantara menjelaskan, pembatasan media sosial merupakan keputusan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya penyebaran masif konten hoaks seperti saat aksi 22 Mei 2019.
